kubadayaanjawa dlm penerpan politik indonesia

Dominasi Kebudayaan Jawa dalam Penerapan Politik Indonesia

ANANG MA’RUF

24 desember 2009

        Dominasi Kebudayaan Jawa dalam Penerapan Politik Indonesia             Dominasi 

Kebudayaan Jawa dalam Penerapan Politik Indonesia (Sebuah Telaah Kritis Tentang 

Kendala Budaya dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia)  A. Pendahuluan

 Menurut Yahya Muhaimin, masyarakat Indonesia yang secara sosio-historis 

merupakan masyarakat plural, sebenarnya mempunyai pola-pola budaya politik yang 

elemen-elemennya bersifat dualistis. Dualisme tersebut berkaitan dengan tiga 

hal, yaitu:

 1. Dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan 

yang mengutamakan kedinamisan (konfliktural). Dualisme ini bisa kita lihat 

dalam interaksi antara budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan 

kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatera Barat, 

Sumatera Utara dan Sulawesi.

 2. Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan 

yang mengutamakan keterbatasan. Fenomena ini merupakan tendensi kemanunggalan 

militer-sipil dalam proses sosial politik.

 3. Dualisme akibat masuknya nilai-nilai barat ke dalam masyarakat Indonesia. 

Hakikat nilai Barat adalah pandangan hidup yang menempatkan indiidualisme dalam 

kedudukan yang vital (Muhaimin, Yahya; 52-53).

   Pada makalah ini, penulis memfokuskan bahasan pada titik yang pertama yaitu 

Dualisme Budaya Jawa dan Non Jawa dengan penekanan pada bentuk-bentuk dominasi 

Budaya Jawa dalam budaya dan pelaksanaan politik di Indonesia.

  B. Tesis Dominasi Budaya Jawa.

 Pada bagian ini, penulis akan mengutip 3 pendapat ahli untuk memperkuat judul 

makalah ini, bahwa dominasi Jawa memang terjadi, sehingga penyataan penulis 

tidak berupa klaim atau suatu sikap antipati belaka. Nazaruddin Syamsuddin, 

seorang pakar politik dari FISIP Universitas Indonesia mengemukakan, dalam 

sejarah politik Indonesia tahun 1950-an tampak adanya dua pola perbenturan yang 

menonjol, yaitu:

 1. Pola pertarungan antara sub budaya politik aristrokrasi Jawa dan 

kewiraswastaan Islam.

 2. Pola perbenturan antara sub budaya politik yang berlindung di balik 

kepentingan Jawa dan luar Jawa.

   Terkait dengan pola yang kedua, menurut Nazaruddin perbenturan antara 

kelompok-kelompok sub budaya politik Jawa dan Luar Jawa, baik dalam bentuk 

perlawanan bersenjata maupun tidak, dimensi-dimensi kepentingan politik dan 

ekonomi selalu hadir, baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri. Masalah 

otonomi daerah dan konsekuensi lain yang timbul dari dukungan yang kita berikan 

pada konsep sentralisasi dan desentralisasi pada umumnya mempunyai dimensi 

politik, meskipun ada kaitannya pula dengan dimensi ekonomi. Selain itu, 

persoalan pembagian kekuasaan atau pengaruh politik, baik di tingkat daerah 

maupun nasional, dan masalah keseimbangan pembangunan antara Jawa dan Luar 

Jawa, juga menjadi persoalan krusial (Syamsuddin, Nazaruddin; 42-44).

  Pemikiran dan tingkah laku politik masyarakat Indonesia yang multietnis, 

sebenarnya bukan dipengaruhi oleh campuran nilai budaya berbagai suku bangsa 

yang banyak itu. Sebaliknya, yang benar-benar mempengaruhi hanya nilai beberapa 

suku bangsa tertentu. Diantara beberapa suku bangsa yang sangat berpengaruh, 

Jawa dengan cara berpikir dan pola hidupnya paling dominan. Dominasi ini 

disebabkan oleh jumlah masyarakat orang Jawa yang cendrung mendominasi 

kehidupan politik, dan keberadaan pusat pemerintahan yang kebetulan berada di 

Jawa. Oleh karena itu, selalu terdapat kecendrungan pada suku-suku Non Jawa 

untuk selalu mengadaptasi diri dengan nilai-nilai keJawaan atau menjadikan 

nilai Jawa sebagai basis persepsi politik mereka (Muhaimin, Yahya; 53-54).

  Pendapat Yahya tentang dominasi Jawa diamini oleh Aristides Katoppo 

(Budayawan dari Minahasa Sulawesi Utara). "Budaya politik nasional, termasuk 

budaya berdemokrasi dan khususnya berkaitan dengan bangunan sistem kekuasaan, 

merupakan hasil akumulasi, agregasi dari budaya, dan sistem kekuasaan dari 

daerah-daerah (budaya lokal).namun, suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri 

adalah, bahwa dominasi budaya Jawa, terhadap pembentukan budaya politik 

nasional merupakan suatu keniscayaan. Karena bukan saja kekuasaan negeri ini 

dikendalikan dari Jawa, tapi struktur kekuasaan yang ada pun didominasi oleh 

orang Jawa, sebagai akibat dari dominannya etnis Jawa secara kuantitatif. 

Kondisi ini kemudian membuat kecendrungan etnis lain mengakomodir/menyesuaikan 

dengan tradisi/budaya Jawa, termasuk dalam berdemokrasi (mengelola kekuasaan). 

Akibat lanjutannya konsep demokrasi dan konsep kekuasaan nasional, sangat 

dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa. (Katoppo, Aristides; 2).

  C. Budaya Politik Jawa

 Yahya Muhaimin dalam tulisannya "Persoalan Budaya Politik Indonesia" 

mengutarakan tentang sikap-sikap masyarakat Jawa terkait dengan pelaksanaan 

politik di Indonesia. Adapun sikap-sikap itu antara lain:

   1. Konsep "Halus"

 Masyarakat Jawa cendrung untuk menghindarkan diri atau cendrung untuk tidak 

berada pada situasi konflik dengan pihak lain dan bersamaan dengan itu mereka 

juga cendrung selalu mudah tersinggung. Ciri-ciri ini berkaitan erat dengan 

konsep "halus" (alus) dalam konteks Jawa, yang secara unik bisa diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dengan kata subtle, smooth, refined, sensitive, polite 

dan civilized. Konsep ini telah ditanamkan secara intensif dalam masyarakat 

Jawa sejak masa kanak-kanak. Ia bertujuan membentuk pola "tindak-tanduk yang 

wajar", yang perwujudannya berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme 

serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan 

kasar, rough, crude, vulgar, coarse, insensitive, impolite dan uncivilized (ora 

njawa). Nilai-nilai semacam ini menyebabkan orang Jawa kelihatan cendrung 

mempunyai konsepsi tentang "diri" yang dualistis.

   Sebagai manifestasi tingkah laku yang halus, kita mengenal dua konsep yang 

bertautan, yaitu "malu" dan "segan". Yang pertama berkonotasi dari perasaan 

discomfort sampai ke perasaan insulted atau rendah diri karena merasa berbuat 

salah. Yang kedua, "segan", mirip dengan yang pertama tapi tanpa perasaan 

bersalah. Rasa segan (sungkan). Ini merupakan perpaduan antara malu dan rasa 

hormat kepada "atasan" atau pihak lain yang setara namun belum dikenalnya 

dengan baik.

  Dari tema-tema kultural seperti di atas, kita dapat memahami mengapa orang 

Jawa mempunyai kesulitan untuk berlaku terus terang. Ini terjadi karena ia 

ingin selalu menyeimbangkan penampilan lahiriah dengan suasana batinnya 

sedemikian rupa sehingga dianggap tidak kasar dan tidak menganggap keterbukaan 

(keterusterangan) sebagai suatu yang terpuji kalau menyinggung pihak lain. 

Untuk itu seorang lawan bicara (counterpart) mesti memiliki sensitivitas 

tertentu karena ketiadaan sensitivitas akan sering mengakibatkan suatu hasil 

yang jauh dari yang dimaksudkan.

  2. Menjunjung Tinggi Ketenangan Sikap

 Sikap ini merupakan refleksi tingkah laku yang halus dan sopan. Pola ini 

merupakan pencerminan kehalusan jiwa yang diwujudkan dengan pengendalian diri 

dan pengekangan diri. Kewibawaan ini bisa tercapai dengan bersikap tenang di 

muka umum, yaitu dengan memusatkan kekuatan diri. Ini berarti bahwa pribadi 

yang berwibawa adalah pribadi yang tenang, tidak banyak tingkah dan karenanya 

tidak akan selalu mulai melakukan manufer. Sebagai seorang yang berwibawa, 

dalam tingkat pertama, ia merasa tidak akan membutuhkan orang lain, sebaliknya 

orang lain yang selalu membutuhkannya. Karena itu, ia akan selalu merasa perlu 

membuat jarak dengan orang lain. Karakteristik inilah yang merupakan pola 

kultural bahwa tindakan dan tingkah laku akan mengakibatkan resiko tertentu 

yang tidak baik bila tindakan tersebut tidak didasarkan pada ketenangan jiwa 

atau didasarkan pada pamrih, ketidaktulusan dan penuh emosi.

   Pola ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa menganggap orang yang 

berwibawa tidak perlu berarti orang yang aktif atau orang yang memecahkan 

berbagai persoalan rutin sehari-hari atau orang orang yang terlibat dalam 

pembuatan keputusan sehari-hari, bukan a man of action. Orang yang berwibawa 

adalah orang memiliki status tertentu sehingga merupakan objek loyalitas dan 

kepatuhan pada orang lain. Bertalian dengan pola ini, terdapat suatu 

kecendrungan pada orang Jawa agar kelihatan lebih penting menghargai simbol 

daripada subtansi dan menghargai status daripada fungsi seseorang.

  Letak status yang sentral ini mendapatkan penjabaran yang cukup unik dalam 

kaitannya dengan kekuasaan. Dalam konteks ini, harta merupakan sumber 

kekuasaan, sebab kekayaan merupakan sumber status, tapi sepanjang kekuasaan itu 

dirasakan juga oleh orang lain. Bila orang lain bisa menikmati kekayaan itu, 

maka kesetiaan dan ketaatan akan timbul secara otomatis dari mereka yang berada 

di sekelilingnya. Hal yang demikian berlaku pula pada sumber-sumber status yang 

lain, misalnya ilmu pengetahuan, jabatan dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dalam tradisi ini kekayaan tidak secara otomatis membawa 

kewibawaan atau kekuasaan, bila kekayaan itu tidak dibagi-bagikan, tidak 

dinikmati bersama-sama. Kekayaan seperti akan bersifat destruktif, sebab 

dilandasi pamrih.

  3. Konsep Kebersamaan

 Dalam kebudayaan Jawa, kebersamaan ini secara operasional tidak sekedar 

diaktualisasikan dalam aspek-aspek yang materialistis, tapi juga dalam 

aspek-aspek yang non materialistis atau yang menyangkut dimensi moral. 

Implikasi dimensi yang sangat luas ini ialah kaburnya hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab seseorang. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka dalam 

kerangka ini, orang lain akan cendrung berusaha menikmati hak tersebut. Pihak 

yang secara intrinsik mempunyai hak juga cendrung membiarkan orang lain ikut 

menikmatinya. Karena itu, kalau seseorang memiliki kewajiban atau tanggung 

jawab, maka orang tersebut cendrung ingin membagi kewajiban itu pada orang 

lain. Dengan demikian, takkala suatu pihak dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan kewajibannya, maka secara tidak begitu sadar ia 

seringkali bersikap agar pihak lain juga bersama-sama memikul tanggung jawab 

itu. Bahkan seluruh anggota masyarakat diinginkan agar sama-sama mengemban 

tanggung jawab. Implikasi

 selanjutnya ialah adanya kecendrungan bahwa takkala diperingatkan (dikritik) 

agar bertanggung jawab, ia cendrung mengabaikan peringatan (kritik) tersebut 

sebab orang lain atau anggota masyarakat selain dia dirasakannya tidak dimintai 

pertanggunjawaban, padahal mereka telah ikut menikmati haknya tadi. Sedemikian 

jauh sifat pengabaian itu sehingga sering sampai pada titik "tidak ambil 

pusing". Pada titik inilah masyarakat Jawa kelihatan kontradiktif, yakni, pada 

satu segi, selalu berusaha bersikap dan berlaku halus serta bertindak tidak 

terus terang, tetapi pada segi lain sering bersikap "tidak ambil pusing" (tebal 

muka) terhadap kritik yang langsung sekalipun serta bersikap "menolak" secara 

terus terang.

   Dari kualitas kultural yang tergambar secara singkat di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa sesungguhnya hubungan-hubungan sosial merupakan basis dan 

sumber hubungan politik. Dalam hubungan sosial politik masyarakat Jawa bersifat 

sangat personal. Di samping itu, terdapat suatu kecendrungan yang amat kuat 

bahwa dalam masyarakat terdapat watak ketergantungan yang kuat pada atasan 

serta ketaatan yang berlebihan pada kekuasaan, sebab status yang dipandang 

sebagai kewibawaan politik dijunjung begitu tinggi. Semua kecendrungan 

sosio-kultural ini memperkental sistem patron-klien yang sangat canggih dalam 

masyarakat. Dengan sistem seperti ini, keputusan-keputusan dalam setiap aspek 

diambil untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang dipimpin para "orang bijak" 

tersebut, yang menurut banyak orang, disebabkan oleh warisan kultural 

masyarakat pemerintahan tani tradisional yang bersifat sentralistik (Muhaimin, 

Yahya; 53-58)

  D. Telaah Kritis

 Budaya Jawa yang relatif feodal, daripada demokratis berakibat pada feodalisme 

kekuasaan nasional, merupakan persoalan urgen yang kita hadapi dalam rangka 

mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Sebelum beranjak lebih jauh mengupas 

masalah ini, ada baiknya kita mesti memiliki pemahaman tentang indikator 

kehidupan politik yang demokratis. Bingham Powell, Jr memberikan kriteria 

tentang hal ini:

 1. Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut 

mewakili keinginan rakyatnya. Artinya, klaim pemerintah untuk patuh pada aturan 

hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak 

rakyat.

 2. Pengaturan yang mengorganisasi perundingan untuk memperoleh legitimasi 

dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemimpin dipilih dengan 

interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih di antara alternatif calon. 

Dalam prakteknya, paling terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan 

untuk menang sehingga piihan tersebut benar-benar bermakna.

 3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik 

sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.

 4. penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.

 5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan 

berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik 

yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan ( Gaffar, 

Afan; 153).

   Melihat indikator ini, dapat dipahami bahwa demokrasi berkaitan erat dengan 

pertanggungjawaban, kompetisi, keterlibatan, dan tinggi-rendahnya kadar untuk 

menikmati hak-hak dasar.

  Sekarang kita coba meneropong budaya Jawa terkait dengan indikator ini. 

Ketika demokrasi menawarkan konsep egalitarian dengan memandang orang lain sama 

tinggi/sejajar, maka inilah persoalan pertama bagi budaya politik Jawa untuk 

eksis. Kemudian masalah keterbukaan, kita melihat dualisme sikap budaya Jawa 

yang cendrung tertutup sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi. Kritik 

terhadap pemimpin yang dianggap sebagai hal yang tabu menjadikan kedinamisan 

perbedaan terkekang. Budaya Jawa yang mementingkan keharmonisan membuat warna 

dialektis cendrung terkekang, kerena perbedaan dinihari dieliminir untuk 

menjaga keutuhan kebersamaan.

  E.Penutup

  Sebagai penutup dari makalah ini, baiknya penulis menyampaikan bahwa tujuan 

penulisan makalah ini bukanlah ingin menjatuhkan, memandang rendah, 

mengolok-olok budaya Jawa dalam konteks pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. 

Namun, tujuan penulis hendak memaparkan tentang kecendrungan yang terjadi 

selama ini. Didukung dengan analisis-analisis para akademisi penulis mencoba 

untuk objektif mamaparkan masalah yang sensitif ini. Meskipun, budaya politik 

Jawa cendrung feodalistik, bukan berarti penulis mengatakan orang Jawa itu 

tidak demokratis. Negara kita didirikan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, 

dan sebagian besar perumusnya berasal dari Jawa. Telaah penulis lebih kepada 

kajian budaya, bukan spesifik kepada personal.

 Akhirnya, penulis berharap makalah ini bermanfaat dalam proses pembelajaran 

pada perkuliahan ini.

   F. Daftar Pustaka

 Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (Ed), 1991. Profil Budaya Politik Indonesia. 

PT Temprint; Jakarta.

   Najid, Muhammad dkk (Ed), 1996. Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. 

LKPSM; Yogyakarta.